VISI untuk Indonesia yang dicita citakan PKS yang pertama
Terwujudnya Masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat
Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang
berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh
keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan
bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara. Pengertian genuin dari
masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks masyarakat
Indonesia di masa kini yang merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah (ikatan
keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan Ukhuwwah
Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI.
Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani, baik secara struktural
maupun kultural, sebagai bagian dari dakwah dalam maknanya yang
historik, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah
bagian dari upaya merealisasikan tujuan didirikannya PK Sejahtera
sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar PK Sejahtera. Masyarakat
Madani sebagai warisan Sunnah Nabawiyah adalah komunitas yang hadir
melalui perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw dengan bingkai
Piagam Madinah. Piagam Madinah diakui oleh para para pakar studi Islam
dari kalangan Muslim atau Non-Muslim sebagai konstitusi tertua di
dunia yang sangat modern dan menghadirkan fakta historis tentang
pengelolaan negara berbasiskan pada prinsip hukum, moral, dan
gotong-royong menjaga kedaulatan negara. Piagam itu juga menghormati
pluralitas dan merealisasikan Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah
Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah sekaligus.
Sebagai basis lain berdirinya Masyarakat Madani, Rasulullah telah
menegaskan pentingnya melaksanakan nilai-nilai fundamental yang
disampaikan secara terbuka, ketika pertama kali menginjakkan kaki di
tanah Madinah sesudah hijrah dari kota Mekkah. Nilai-nilai itu bisa
disebut sebagai “Manifesto berdirinya Masyarakat Madani” yang antara
lain menetapkan: prinsip memanusiakan manusia dan melibatkan mereka
secara keseluruhan dalam risalah dakwah, apapun latar belakangnya;
ajakan untuk menyebarluaskan budaya hidup yang aman dan damai;
mengokohkan sikap solidaritas sosial dan menguatkan semangat
silaturrahim; serta mewujudkan manusia yang seutuhnya dengan menguatkan
kedekatan kepada Allah Swt. Aktualisasi nilai-nilai fundamental itu
menjadi dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara sangatlah positif,
bahkan terbukti dalam sejarah Indonesia telah berhasil menggelorakan
semangat umat Islam untuk terlibat aktif menghadirkan kebangkitan
nasional dengan puncaknya Proklamasi Kemerdekaan NKRI (1945) dan
selanjutnya hadir gelombang Reformasi (1998).
Islam memang telah masuk ke Indonesia secara damai sejak abad pertama
Hijriyah, dan berinteraksi secara dinamis, konstruktif dan positif
dengan beragam realita yang sudah ada di Nusantara, baik ideologi,
kultural, sosial budaya, profesi politik dan lainnya, dengan semangat
agama dakwahnya yang Rahmatan Lil Alamiin, jadilah Islam sebagai agama
yang menyebar di Seluruh Nusantara bahkan menjadi agama yang dianut
oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia pun telah mencatat
berdirinya beragam kerajaankerajaan Islam dan hadirnya budaya dan
tradisi ke-Islam-an yang tetap hidup dan bahkan menjadi kontribusi yang
cerdas sampai hari ini sekalipun.
Islamisasi secara kultural seperti tersebut di atas juga mempunyai
pijakan historiknya dalam konteks Indonesia, seperti hadirnya wayang,
batik, maupun ragam budaya yang diwariskan oleh para Wali Songo. Ia
adalah pengejawantahan kongkret dari Syumuliyyatul Islam dan risalahnya
yang Rahmatan Lil Alamin. Karenya agenda ini tentu tidak dimaksudkan
untuk menghadirkan konflik budaya apalagi pembenaran terhadap stigma
Islam yang dihubungkan dengan ke-Arab-an apalagi terorisme.
Sementara itu Islamisasi secara struktural dilakukan melalui jalur
politik. Islam memang tidak dapat dipisahkan dari politik sebagai bentuk
dari pengamalan Syuro, serta Amar Ma’ruf Nahi Munkar, memperjuangkan
keadilan, mengkoreksi kezhaliman dan mendakwahkan amal sholeh. Politik
berguna untuk mendekatkan perjuangan kaum Muslimin dalam menjalankan
kehidupan serta mendakwahkan kebudayaannya serta solusi-solusi kreatif
yang dimilikinya agar mereka dapat mewujudkan nilai-nilai Islami itu
sesudah pada tingkat kehidupan individual, keluarga, agar ajaran agama
dapat terwujud juga pada lingkungan masyarakat, organisasi bahkan
pada penyelenggaraan kehidupan bernegara. Baik melalui aktifitas
kontrol, maupun Legislasi dengan membuat undangundang, peraturan
pemerintah maupun kebijakan publik lainnya. Dalam konteks ini maka
pilihannya bukan negara Islam yang menerapkan Syariah atau negara
sekuler yang menolak Syariah, tapi yang kita inginkan adalah negara
Indonesia yang merealisasikan ajaran agama yang menghadirkan
nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal, melalui perjuangan
konstitusional dan demokratis, agar dapat hadirlah Masyarakat Madani
yang dicitakan itu.
Memisahkan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia dari
keterlibatan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara adalah hal yang
mustahil dan absurd bahkan ahistoric, bahkan tidak sesuai dengan
prinsip dasar berdemokrasi konstitusional seperti yang tertera di dalam
UUD NRI 1945. Karenanya wajar saja bila pada masa awal pembentukan
NKRI ini, Bung Karno telah dengan tegas mempersilahkan umat Islam
untuk memperjuangkan ideologi dan aspirasinya melalui lembaga
Parlemen. Dan umat pun memang telah dan akan terus secara
rasional-objektif-konstitusional berjuang melalui jalur politik sehingga
dapat turut serta menghadirkan kemerdekaan Republik Indonesia,
menggagalkan kudeta PKI yang akan menggantikan ideologi negara dengan
Komunisme, dan kemudian turut menghadirkan era Reformasi dan lain-lain.
Agar Masyarakat Madani dapat diwujudkan, dan karenanya umat pun dapat
melaksanakan ajaran agama dan menghadirkan Syariah Islam yang Rahmatan
Lil Alamin, sangat penting untuk merujuk pada faktor-faktor utama yang
dulu menjadi pilar kokoh dan telah sukses menghadirkan Masyarakat
Madani seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang secara
positif dan konstruktif menerima dan menghormati asas pluralitas baik
karena faktor suku, agama, asal-usul maupun profesi untuk disinergikan
bagi hadirnya masyarakat yang saling menghormati, saling menguatkan,
gotongroyong dan bersatu padu bela kedaulatan negara, menegakkan
hukum, menjunjung moralitas, menghadirkan masyarakat yang dinamis dan
bersemangat untuk ber-silaturrahim dan ber-ta’awun untuk mewujudkan
Ukhuwwah Islamiyyah, Ukhuwwah Wathaniyyah dan Ukhuwwah Basyariyyah,
kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks Keindonesiaan kontemporer
dengan segala peluang dan tantangannya. Karenanya perjuangan
Islamisasi secara struktural tetap harus menghadirkan alternatif
solusi yang lebih baik dan sikap adil dan bijaksana terhadap
non-Muslim maupun yang berbeda latar organisasi politik dengan PK
Sejahtera, serta mengacu pada prinsip konstitusional, proporsional dan
demokratis, agar hadirlah hasil perjuangan yang betul-betul dapat
merealisasikan cita-cita berdirinya NKRI dan hadirnya era Reformasi.
PK Sejahtera sebagai Partai Dakwah akan berjuang secara konstitusional,
baik dalam lingkup kultural maupun struktural, dengan memaksimalkan
peran berpolitiknya demi terwujudnya Masyarakat Madani dalam bingkai
NKRI. Caranya, dengan mempercepat realisasi target PK Sejahtera dari
“partai kader” menjadi “partai kader berbasis massa yang kokoh”, agar
dapat memberdayakan komponen mayoritas bangsa Indonesia, yaitu kalangan
perempuan, generasi muda, petani, buruh, nelayan dan pedagang.
Melalui musyarakah (partisipasi politik) yang aktif seperti itu akan
hadir pemimpin negeri serta wakil rakyat yang betul-betul bersih,
peduli dan profesional, sehingga bangsa dan rakyat Indonesia dapat
menikmati karunia Allah berwujud NKRI yang maju dan makmur.
Partisipasi politik secara sinergis dapat merealisasikan tugas ibadah,
fungsi khalifah dan memakmurkan kehidupan, sehingga tampil kekuatan
baru untuk membangun Indonesia menjadi negeri yang relijius,
sejahtera, aman, adil, berdaulat dan bermartabat.